“Kami tidak akan berhenti berjuang sampai RSAUB berhenti,” kata Sumardhan, pengacara yang ditunjuk warga perumahan Griya Shanta Grand Eksekutif, siang kemarin.

Sumardhan menyebutkan, sejumlah isi memori gugatan untuk membatalkan IMB tersebut di antaranya karena RSAUB didirikan di atas lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Izin yang dikeluarkan pemkot tidak mendapatkan persetujuan dari warga sekitar yang berhimpitan, tapi oleh warga yang jauh. Jaraknya antara 1-4 kilometer dari lokasi.

Padahal, para warga yang memberi persetujuan itu tidak terkena dampak sama sekali dengan pembangunan RSAUB. “Yang paling dekat adalah penyebaran penyakit dan kebisingan. Jelas itu tidak dirasakan mereka yang tinggal lebih dari 1 kilometer, tapi kami yang berhimpitan, tentu akan merakan hal itu,” beber dia.

Selain itu, kata Sumardhan, majelis hakim juga dinilai tidak objektif dalam menangani perkara tersebut. Keinginan penggugat menghadirkan saksi ahli hingga lima kali tetap ditolak majelis hakim.

“Ada indikasi penyelamatan, karena majelis hakim juga lulusan Universitas Brawijaya. Ini yang akan kami laporkan ke MA,” sambung dia.

Seperti diberitakan, gugatan warga atas pembatalan IMB RSAUB yang dikeluarkan pemkot kandas di PTUN (pengadilan tata usaha negara). Gugatan tersebut dibatalkan majelis hakim karena dianggap kurang memenuhi bukti.

Sumardhan berharap dengan banding yang dilakukan itu dapat memberikan keputusan yang berpihak pada warga. Tentunya dengan mengabulkan gugatan penggugat dan mencabut IMB yang sudah dikeluarkan oleh pemkot.

Sementara, Dwi Rahayu, kepala Bagian Hukum Pemkot Malang mengatakan hak warga untuk mengajukan banding. Seperti halnya yang sudah dilakukan dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Hanya saja, menurut dia, IMB yang dikeluarkan pemkot sudah melalui proses tahapan-tahapan.

“Dicabut bagaimana izinnya, proses dan tahapan-tahapan perizinan sudah dilalui sebelum pemkot mengeluarkan izin,” kata dia.

JPNN

Untuk mengulur habisnya baterai pada iPhone, menawarkan delapan tips sebagai berikut:

1. Matikan fitur push notification
Fitur ini menjadi ‘pembunuh’ terbesar baterai pada iPhone. Untuk beberapa alasan, pengembang aplikasi biasanya mengaktifkan fitur ini. Namun, banyak juga yang tidak. Untuk menonaktifkannya, masuk ke setting.

2. Matikan push email
iPhone tidak secanggih BlackBerry untuk urusan push email. Berdasar pengalaman detikINET, baterai iPhone hanya bertahan selama dua jam saja jika fitur ini diaktifkan. Buka email pada saat tertentu saja. Ini cukup membantu menghemat baterai ponsel.

3. Matikan fitur yang tidak digunakan
Matikan fitur Wifi dan 3G jika sedang tidak digunakan dalam perjalanan. Ini cukup bikin baterai cepat habis. Begitu pun aplikasi lain yang harus diatur manual. Segera matikan aplikasi yang tidak terpakai.

4. Matikan backgroud task
Para pengguna tidak seharusnya melakukan ini, tapi sekarang iPhone dengan iOS4 sudah bisa digunakan secara multitasking jadi bisa dengan mudah menemukan aplikasi yang memakan baterai banyak.

5. Atur kecerahan layar secara otomatis
Bila pengguna berada dalam ruang sedikit gelap maka layar iPhone akan lebih terang untuk memudah penglihatan. Begitupun sebaliknya, saat gelap layar akan redup. Faktor brightness sangat berpengaruh terhadap performa baterai.

6. Perhatikan feedback game
Banyak game yang memanfaatkan fitur getar pada iPhone untuk mensimulasikan feedback, tentunya ini akan memboroskan baterai ponsel. Matikan saja fitur getarnya.

7. Persiapkan baterai cadangan
Baterai yang dimaksud bukan sembarang baterai seperti ponsel lainnya. Belakangan, ada beberapa casing iPhone yang juga menawarkan fitur baterai eksternal di dalamnya. Tapi harganya lumayan mahal. Ini hanya opsi saja.

8. Sinkronkan iPhone secara berkala
Walau pengguna tidak menginstal aplikasi baru, akan lebih baik untuk menyinkronkan iPhone dengan update firmware terbaru. Konon, beberapa update Apple juga bisa meningkatkan daya baterai ponsel.

detikinet

Sebagai informasi, Frash merupakan porting Adobe Flash runtime bagi Android yang dipaksakan berjalan di iPhone menggunakan layer yang kompatibel. Aplikasi ini dikembangkan oleh comex.

Sebelum menjalankan langkah-langkah berikut ini, perlu dicatat bahwa petunjuk di bawah ini hanya untuk keperluan testing serta edukasi. Segala risiko yang dilakukan ditanggung pengguna.

Berdasar penjelasan yang dilakukan redmondpie, Senin (9/8/2010), berikut 8 langkah untuk mengaktifkan Frash dan menjalankan Flash di iPhone.

Langkah 1
Yang pertama dilakukan, pengguna diharuskan men-jailbreak iOS device masing-masing. Gunakan JailbreakMe untuk iPhone 4 dan 3GS dan iPad.

Langkah 2
Berikutnya pengguna diharuskan menginstall OpenSSH. Buka Cydia, pilih tab ’search’ dan carilah opsi ‘OpenSSH’. Install aplikasinya dan restart iPhone.

Langkah 3
Koneksikan iPhone dengan PC. Pastikan iTunes tidak berjalan.

Langkah 4
Unduh dan install Cyberduck untuk Mac atau WinSCP untuk Windows. Ikuti langkah di bawah ini:

Cyberduck

* Server: The IP address of your iPhone/iPad/iPod touch. Settings –> WiFi –>
* Username: root
* Password: alpine
* Protocol: SFTP (SSH File Transfer Protocol)

WinSCP

* Hostname: The IP address of your iPhone/iPad/iPod touch. Setting –> WiFi –>
* User name: root
* Password: alpine
* Protocol: SCP

Langkah 5
Unduh file Frash-0.02.deb dari link yang muncul.

Langkah 6
Navigasikan ke direktori /var/root/Media, dan buatlah folder baru bernama ‘Cydia’. Dalam folder tersebut buat folder baru lagi bernama ‘AutoInstall’.

Langkah 7
Copy file Frash-0.02.deb ke folder ‘AutoInstall’.

Langkah 8
Restart iPhone dan kita sudah selesai. Cobalah untuk mencoba mengakses situs yang menggunakan Flash.

detikinet

Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dalam jumpa pers kesiapan pemerintah dan operator telekomunikasi menyambut Hari Raya Idul Fitri 1431 H di gedung Kementerian Kominfo, Jakarta.

Tifatul mengungkapkan data itu saat ditanya mengenai fenomena perang cyber sejak terjadi konflik antara Indonesia dan Malaysia. Ia menegaskan Indonesia tidak menginginkan perang cyber memanas dan lebih menginginkan terjadinya diplomasi yang baik untuk menjaga hubungan antarnegara.

“Dalam kasus ini diplomasi sebaiknya dikedepankan. Cyber war tidak hanya datang dari Malaysia, tapi juga banyak negara. Situs presiden saja diserang tiga juta kali dalam sehari,” papar menteri.

“Untungnya kami punya ID-SIRTII (lembaga pengawas internet Indonesia) untuk mengantisipasi serangan terhadap situs-situs di Indonesia. Dari Direktorat Jenderal Aptel (Aplikasi dan Telematika), kami juga menyiapkan UU Tipiti (Tindak Pidana Penyalahgunaan Teknologi Informasi) untuk mengantisipasi,” lanjut Tifatul.

“Perang cyber bukan hanya bayangan saja, tapi sudah terjadi. Estonia diserang hacker Rusia hingga lumpuh total. Namun kita tetap harus waspada, jangan terprovokasi. Belum tentu dari sana (Malaysia) juga,” tegas menteri.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Indonesia tetap akan mengantisipasi segala bentuk penyerangan cyber. Pun ia mengatakan adalah hal biasa jika dalam kasus ini timbul situs-situs yang menghina Indonesia.

“Itu sudah biasa. Saya sendiri sering mendapat penghinaan di social media. Biasa jika orang baru belajar. Per hari jumlahnya bisa ratusan,” tandas Tifatul.

detikinet

Dalam kontes itu, peserta berhasil mengekstrak informasi dari seluruh perusahaan yang jadi sasaran. Trik yang digunakan dalam kontes itu hanya satu: Social Engineering.

Lewat Social Engineering, pelaku cukup menggunakan panggilan telepon untuk mencuri informasi dari sasarannya. Trik yang gampang-gampang susah ini cukup populer di kalangan penggiat keamanan komputer seperti ‘hacker legendaris’ Kevin Mitnick.

Poin dalam kontes diberikan untuk beberapa kategori informasi yang diinginkan. Seperti dikutip dari DarkReading, ini termasuk nama penyedia makanan di kafetaria, tipe browser yang digunakan dan versinya, program antivirus yang digunakan hingga siapa yang menangani tempat sampah.

Poin paling besar diberikan pada peserta yang berhasil mengarahkan korbannya untuk mengklik sebuah alamat web.

Menakutkan

Tak disebutkan perusahaan mana yang paling banyak kebobolan informasi. Namun, menurut penyelenggara, terjadi kebocoran informasi pada semua perusahaan yang jadi sasaran.

“Pada semua perusahaan, selama kami berhasil berhubungan dengan manusia, trik Social Engineering selalu bisa dilakukan,” tutur Chris Hadnagy, penyelenggara kontes dan manajer operasional dari Offensive-Security.com.

“Dari sudut pandang profesional di bidang keamanan, sangat menakutkan bahwa hal ini terjadi. Perusahaan-perusahaan itu adalah sampel dari industri utama di Amerika: minyak, ritel, manufaktur, telepon dan keamanan. Ini cukup mengerikan,” ujar Hadnagy.

Peserta dilarang untuk meminta informasi yang cenderung ilegal seperti mendapatkan nomor kartu kredit atau nomor jaminan sosial. Selain itu, mereka juga tak boleh menyamar sebagai petugas pemerintah, penegak hukum atau entitas legal lain.

Kebanyakan peserta disebut menyamar sebagai surveyor, wartawan atau pebisnis. Apa trik yang paling jitu? Pertama, kontestan harus benar-benar percaya bahwa dirinya adalah yang disebutkan dan kedua, banyak kontestan yang berhasil dengan mengajukan permintaan tolong.

Mencegah

Jika perusahaan sekelas Google atau Microsoft saja rentan akan serangan jenis ini, bagaimana cara mencegahnya? Menurut Dave Marcus, direktur penelitan dan komunikasi di McAfee Labs, kontes ini adalah sesuatu yang berharga bagi perusahaan.

“Aksi itu memang sulit. Anda bisa melakukannya pada siapapun selama Anda punya cukup informasi soal mereka dan cukup ngotot,” ujar Marcus.

Untuk mencegahnya, Marcus mengatakan, tak bisa dengan kursus singkat dan menampilkan presentasi soal Social Engineering. “Seharusnya karyawan ditaruh dalam sebuah pelatihan dengan skenario, mereka harus duduk dan menghadapi aksi ini dan mengetahui seperti apa rasanya menjadi korban,” kata Marcus.

Menurut Marcus, saat ini menjalankan Social Engineering makin mudah. Seseorang bisa membuat profil, yang akan digunakan untuk melakukan Social Engineering, dengan melihat aktivitas korban di twitter, blog dan situs jejaring sosial lainnya.

detikinet

Sebagai informasi, Frash merupakan porting Adobe Flash runtime bagi Android yang dipaksakan berjalan di iPhone, menggunakan layer yang kompatibel. Aplikasi ini dikembangkan oleh comex.

Seperti dikutip dari redmondpie, Frash dapat berjalan pada kebanyakan Flash yang ada dalam browser mobile Safari. Seperti beberapa video yang menyebar di YouTube, beberapa aplikasi Flash memang tampak berjalan pada sebuah iPhone 4 dalam demo yang ditunjukan.

Nah, jika beberapa waktu lalu Frash hanya bisa dijalankan pada iPad, kini aplikasi tersebut bisa dilakukan di produk Apple lain.

Berdasar percobaan yang telah dilakukan redmondpie, saat ini Frash berjalan lancar di iPhone 3GS, iPad (versi 3.2.1) dan iPod touches, serta iPhone 4 (iOS 4.0.1). Pengguna iPhone yang tertarik bisa langsung mencobanya. Namun, mereka harus merelakan iPhone kesayangannya di-jailbreak.

detikinet

Sepertinya halnya SMPN 5, SMAN 5 meraih pendapatan tertinggi karena jumlah siswa RSBI-nya paling banyak, yakni 196 siswa. Untuk jenjang SMA RSBI, uang gedung dipatok Rp 5 juta per siswa. Uang itu dibayarkan di awal pendaftaran. Sementara untuk SPP, dipatok Rp 250 ribu per siswa per bulan.

Tak berbeda dengan perhitungan pada jenjang SMP, pada SMA juga memperhitungkan prosentase siswa yang membayar penuh dan tidak membayar penuh. Jika merunut ketentuan, sekolah wajib mengalokasikan 20 persen kuota bagi siswa kurang mampu. Namun kenyataannya, sebagian besar sekolah memberikan kuota lebih besar. Rata-rata 25 persen.

Siswa yang tergolong kurang mampu ini mendapat keringanan dalam pembayaran uang sekolah, seperti penundaan, pemotongan, hingga bebas sama sekolai. Dalam penetapan biaya bagi siswa kurang mampu itu, setiap sekolah memang variatif. Besarnya antara Rp 1 juta hingga Rp 4 juta, bahkan ada pula yang gratis. Namun bisa diperkirakan, rata-rata terendah untuk uang gedung adalah Rp 2,5 juta dan SPP Rp 100 ribu.

Kepala Sekolah SMAN 5 Supriyono mengungkapkan, dari jumlah tersebut memang ada 40-an atau sekitar 25 persen yang diberi dispensasi dalam hal biaya oleh sekolah. ”Besarnya bervariatif. Ada yang Rp 4 juta, ada pula yang hanya bayar Rp 1 juta,” ujarnya.

Yang jelas, untuk penentuan biaya, sekolah melihat dulu kemampuan siswa. ”Bahkan, ada 5 siswa yang kami gratiskan,” ujarnya.

Dari siswa yang membayar penuh, prosentasenya mencapai 75 persen, yakni 144 siswa. Sekolah yang berada di Jl Tanimbar ini mendapatkan Rp 756 juta. Sedangkan dari 25 persen atau 48 siswa yang tidak membayar penuh, sekolah mendapatkan Rp 124 juta. Jika ditotal, SMA 5 mendapatkan Rp 880 juta.

Berada di urutan kedua adalah SMAN 1 Malang dengan perkiraan pemasukan Rp 854 juta. Seperti halnya SMA 5, tidak semua siswa membayar penuh uang gedung dan SPP. ”Untuk siswa yang kurang mampu, kami berusaha fleksibel. Yang paling penting, mereka bisa sekolah,” ujar M Sulthon, kepala sekolah SMAN 1.

Dari 75 persen siswa yang membayar penuh, sekolah yang berada di kompleks Tugu ini mampu meraup Rp 735 juta. Sementara, 25 persen siswa yang tidak membayar penuh, sekolah mendapat Rp 119 juta. Jika ditotal, sekolah mendapatkan pemasukan Rp 854 juta.

Kemudian, di bawah SMA 1, ada SMA 3 Malang. SMA kompleks Tugu ini mendapatkan income Rp 705 juta. Pada tahun ini, sekolah yang dipimpin Dwi Retno ini memiliki 154 siswa baru RSBI. Sesuai ketentuan, sekolah ini juga memiliki sejumlah siswa yang membayar di bawah biaya yang telah dipatok.

Dari kelompok siswa yang membayar penuh, sekitar 75 persen atau 115 siswa, sekolah mendapatkan Rp 603 juta. Sedangkan dari siswa yang membayar di bawah ketentuan, setidaknya 25 persen atau 39 siswa, SMA 3 mendapatkan Rp 101 juta. Jika diakumulasikan, SMA 3 mendapat Rp 705 juta.

Sementara, SMA 8 juga meraup pemasukan besar di tahun ajaran ini. Dari 144 siswa RSBI yang dimilikinya, sekolah yang terletak di Jl Veteran ini diperkirakan mendapatkan pemasukan Rp 567 juta.

Sekolah lain di kawasan Tugu, yakni SMA 4, juga tidak mau kalah dalam pemasukan dari siswa RSBI tahun ajaran 2010/2011. SMA 4 ini mendapatkan Rp 587 juta. Jumlah ini diperoleh dari 128 siswa RSBI.

Kepala sekolah SMA 4 Tri Suharno mengatakan, pemasukan yang didapat dari para siswa relatif cukup untuk biaya operasional sekolah. ”Tapi kalau untuk pembangunan dan pengembangan yang lain, kita tentu tidak bisa hanya mengadalkan dana dari siswa,” ujarnya.

SMA lain yang membuka RSBI, yakni SMA 10. Besarannya mencapai Rp 275 juta. SMA yang berada di kompleks perumahan Sawojajar ini hanya menerima 60 siswa RSBI. Seperti diketahui, selain membuka kelas RSBI, sekolah pimpinan Niken Asih ini juga membuka kelas Sampoerna Academy.

JPNN

Sekolah-sekolah ini berhak mengambil siswa lewat jalur mandiri. Biaya yang dipatok pun tidak kecil. Rata-rata Rp 5 juta. Dengan biaya itu, sekolah-sekolah RSBI ini meraup rupiah tak sedikit.

SMP 5 misalnya. Meski tidak merilis berapa besaran pemasukan dari pungutan resmi (pungmi), tapi dari kalkulasi kasar, SMP 5 menjadi sekolah yang pemasukannya paling besar di antara SMP-SMP RSBI. Yakni mencapai Rp 894 juta.

Jumlah tersebut cukup wajar, mengingat SMP 5 merupakan sekolah yang memiliki siswa RSBI terbanyak, yakni 196 siswa. Perlu diketahui, untuk seluruh SMP RSBI, uang gedung dipatok Rp 5 juta per siswa. Sementara SPP-nya sebesar Rp 215 ribu per bulan.

Tapi, sesuai dengan ketentuan, setiap sekolah diwajibkan mengalokasikan 20 persen dari total kuota untuk siswa yang kondisi finansialnya kurang. Artinya, 20 persen siswa itu diberi keringanan dalam hal biaya sekolah. Mulai dari penundaan, pengurangan, hingga bebas biaya.

Kepala Sekolah SMP 5 Kota Malang R.V. Sudharmanto mengatakan, ada 75 persen atau 147 siswa dari total siswa RSBI yang membayar penuh Rp 5 juta. ”Sedangkan 25 persen sisanya atau 49 siswa membayar dengan nominal yang berbeda-beda,” ujarnya.

Ia menyebutkan, uang gedung yang dibayar oleh siswa tak mampu itu antara Rp 300 ribu hingga Rp 4 juta. Atau jika dirata-rata Rp 2,5 juta per siswa.

Begitu halnya dengan SPP yang juga disesuaikan dengan kemampuan siswa. Untuk 75 persen siswa membayar penuh Rp 215 ribu. Sementara sisanya, yakni 25 persen, rata-rata membayar Rp 100 ribu. ”Bahkan ada dua siswa kami yang tidak perlu membayar sepeser pun,” ujarnya.

Dari data-data itu bisa diperkirakan berapa rupiah yang diperoleh oleh SMP 5 dari siswa baru RSBI. Untuk golongan yang membayar penuh, yakni 147 siswa, sekolah ini mendapatkan Rp 765 juta. Sementara dari 25 persen siswa yang membayar tidak penuh, yakni rata-rata uang gedung terendah Rp 2,5 juta dan rata-rata SPP terendah Rp 100 ribu, SMP 5 mendapatkan Rp 127 juta.

Jika ditotal, sekolah ini mendapat pemasukan Rp 894 juta. Penghitungan ini tidak memperhitungkan biaya-biaya lain di luar uang gedung dan SPP.

Terkait dengan pemasukan yang diperoleh SMP 5 tahun ini, Sudharmanto mengatakan, pemasukan tersebut harus mampu mencukupi biaya operasional sekolah. ”Selain dari siswa, kami juga mendapat dana bantuan operasional sekolah (BOS),” ujarnya.

Jadi, program-program yang dirancang dalam rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) tidak boleh membebani atau menguras keuangan sekolah.

Sementara, di SMPN 1, tahun ini, sekolah di Jl Lawu itu diperkirakan mendapatkan pemasukan Rp 682 juta. Jumlah itu didapat dari 150 siswa RSBI.

Seperti halnya SMP 5, pembayaran di SMP 1 juga bersikap fleksibel dalam hal biaya gedung dan SPP. ”Kami sesuaikan dengan kemampuan siswa,” ujar Hadi Hariyanto, kepala sekolah SMP 1, saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia mengatakan, ada sekitar 75 persen dari total siswa yang membayar penuh uang gedung Rp 5 juta. ”Sementara 25 persen sisanya kami tetapkan berdasar kemampuan siswa yang bersangkutan,” ujar Hadi.

Meski tidak menjelaskan berapa pemasukan yang didapat dari tahun ini, namun dari data yang diperoleh, bisa diperkirakan berapa besar pendapatan SMP 1.

Dari 75 persen siswa yang membayar penuh atau 112 siswa, sekolah meraup Rp 584 juta atau Rp 584.080.000. Sementara untuk 25 % siswa (38 siswa) yang membayar variatif, yakni dengan rata-rata uang gedung terendah Rp 2,5 juta plus rata-rata SPP terendah Rp 100 ribu, maka SMP 1 mendapatkan Rp 98 juta atau Rp 98.800.000.

Meski cukup untuk biaya operasional, namun pungmi dari siswa itu tidak cukup untuk merealisasikan sejumlah program yang telah direncanakan, seperti pembangunan gedung baru. ”Untuk itu, biasanya kami meminjam uang di bank,” ujarnya.

Pemasukan tinggi juga didapat oleh SMP 3. Tahun ini, SMP 3 diperkirakan meraup Rp 328 juta. Jumlah itu memang lebih kecil dibanding dua SMP di atas. Ini wajar, mengingat SMP 3 hanya memiliki 84 siswa RSBI.

Seperti halnya SMP 1 dan SMP 5 yang tidak bersikap kaku dalam menetapkan besaran uang gedung dan SPP, SMP 3 juga menetapkan biaya tersebut berdasarkan kemampuan siswa. ”Ada 50 persen yang bayar penuh dan 50 persen variatif,” ujar Kepala Sekolah SMPN 3 Burhanudin.

Jika data-data itu dikalkulasikan, dari siswa yang membayar penuh, SMP 3 mendapatkan Rp 219 juta. Jumlah itu diperoleh dari perkalian 42 siswa dengan uang gedung senilai Rp 5 juta dan SPP Rp 215 ribu.

Sedangkan dari mereka yang tidak membayar penuh, SMP 3 mendapatkan Rp 109 juta. Jumlah ini didapat dengan mengalikan 42 siswa dengan rata-rata terendah uang gedung, Rp 2,5 juta dan SPP Rp 100 ribu. Jika pemasukan dari yang membayar penuh dan tidak penuh ditotal, maka diperoleh angka Rp 328 juta.

Berbeda dengan SMP 1 yang meminjam uang di bank untuk merealisasikan sejumlah program, Burhanuddin mengatakan, pihaknya lebih menahan diri dalam masalah anggaran. ”Sebisa mungkin kami tidak meminjam. Kalaupun ada pembangunan atau penambahan fasilitas, kami sesuaikan dengan kemampuan kami,” ujarnya.

JPNN

Permasalahan utama ada pada SK yang mereka kantongi. SK pengangkatan mereka telah berakhir 2000 lalu, saat otonomi daerah mulai diberlakukan. Pada saat itu, pemprov tidak melimpahkan para honorer itu kepada Pemkab Malang. Pemprov hanya menyerahkan para PNS-nya. Sehingga para guru yang sebagian besar mengajar di SMP dan SMA itu sempat mengalami kekosongan legalitas.

Baru beberapa bulan selanjutnya, para kepala sekolah dimana mereka mengajar mengeluarkan SK. Surat keterangan itu sebagai pegangan para guru honorer tersebut. Agar mereka bisa tetap bekerja di sekolah bersangkutan. “Ini yang sempat menjadi perdebatan,” ucap Firmando.

Sementara 15 honorer lainnya tak bisa memenuhi persyaratan karena mereka digaji dari APBD namun bukan rekening khusus honor pegawai non PNS. Namun pekerja yang dibayar dari rekening pemeliharaan Stadion Kanjuruhan. Ketepatan rekening itu menjadi salah satu syarat yang diverifikasi. “Berdoa saja, semoga PP yang baru nanti bisa mengakomodir mereka. Soalnya kalau SE diberlakukan ketat, cuma tiga orang yang lolos,” jelas Firmando.

Sedangkan nama-nama memenuhi persyaratan masing-masing berasal dari dinas pendidikan (diknas), dinas kesehatan (dinkes), dan Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen. Mereka memenuhi persyaratan sesuai SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 5/2010.

Persyaratan dalam SE Menteri PAN soal honorer yang bisa diangkat jadi PNS adalah digaji dari dana APBD/APBN, diangkat pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun per 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja terus-menerus. Syarat terakhir, berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

“Tiga orang yang benar-benar memenuhi persyaratan. Yang lainnya kurang. Namun kami akan mencoba mengusulkan seluruhnya ke Menteri PAN,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Tulus Hariyanto.

JPNN

Incoming search terms for the article:

Pelanggaran terjadi karena pengucuran gaji diambilkan dari APBD 2010. “Ini memang melanggar peraturan. Faktanya memang seperti itu,” ujar Budiono saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (31/8).

Mantan anggota DPRD Kabupaten Malang tersebut juga menyesalkan langkah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Batu lamban. Seharusnya, lanjut Budiono, setelah SK ratusan tenaga honorer itu habis, sekda dan BKD bertindak cepat. BKD dan sekda seharusnya mengajukan pengalihan status honorer ke wali kota. “Harusnya mereka (BKD dan Sekkota) duduk bersama dan mencari diskresi. Saya kira itu lebih baik jika dilakukan,” papar Budiono.

Terkait dengan desakan dari luar untuk merumahkan ratusan tenaga honorer, Budiono menilai hal itu bukan langkah yang baik. Merumahkan 652 tenaga honorer itu dianggap langkah yang keliru. Apalagi, Pemkot Batu masih membutuhkan tenaga mereka dalam pelayanan publik. “Saya dan Pak Eddy (Walikota Batu Eddy Rumpoko) tidak mungkin memecat mereka. Itu tindakan yang tidak manusiawi,” tandas Budiono.

Dia menyadari kondisi Pemkot Batu dilematis. Jika dirumahkan akan menambah angka pengangguran. Tapi digaji tanpa ada perpanjangan SK dianggap pengucurannya tidak ada dasar hukum. “Kalau kami merekrut tenaga honorer, itu justru melanggar PP 48/2005. Makanya polemik ini harus dicarikan solusi,” paparnya.

Dengan alasan efisiensi anggaran, pada 2010 ini Pemkot Batu sudah menolak kuota rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Penolakan itu diharapkan mampu mengefektifkan penggunaan tenaga honorer yang tak masuk data base Pemkot. “Ada 350 an kursi yang diberikan pusat. Tapi kami tolak,” tegas Budiono.

Sementara itu desakan agar honorer yang tak produktif diberhentikan kembali meluncur dari anggota DPRD Kota Batu. “Bagi yang tidak memenuhi syarat ya harus diselesaikan juga. Misalnya diberhentikan atau diberi tali asih,” ujar Sugeng Minto Basuki, jubir fraksi-fraksi di DPRD Kota Batu.

JPNN

Incoming search terms for the article: