Sekolah dasar (SD) dengan tarif setara perguruan tinggi banyak berada di Kota Malang. Banderol tinggi itu dipasang karena pengelola yakin kualitas pendidikannya sebanding dengan dana yang dikeluarkan orang tua siswa.

Keringat Muhammad Akbar Febriansyah, 10, tampak membasahi wajahnya siang kemarin. Siswa kelas 3 SD Insan Amanah itu memang baru saja bermain bersama rekan-rekannya di halaman depan sekolah yang berada di Jalan Soekarno-Hatta tersebut. Ia kelihatan sangat capek. Kondisi itu tak menyurutkan semangat Akbar mengikuti program pembelajaran komputer.

Bersama dengan Alula dan Ainiya Ramadani, rekan satu kelasnya, Akbar belajar mengoperasikan laptop dan membuka internet yang disediakan sekolah di gazebo. Sebab, di lingkungan sekolah sudah terkoneksi dengan internet. “Saya sudah punya email sendiri lho. Saya diajari kakak saya,” kata Ainiya pada rekannya.

Belajar dengan media komputer bukan hal baru di SD Insan Amanah. Sejak siswa kelas 1, mereka sudah dikenalkan cara mengoperasikan komputer. Di semua kelas pun model pembelajaran menggunakan sistem multimedia dengan sarana Liquid Crystal Display (LCD) Projector.

“Kami ingin siswa sini bisa memahami teknologi. Makanya sarana multimedia kami pasang di semua kelas,” kata Suyanto SPd MKPd, kepala SD Insan Amanah kemarin.

Menghasilkan produk lulusan yang berkualitas memang butuh dana, sarana, dan sumber daya yang cukup. Sulit mencapai keberhasilan mutu tanpa diimbangi dengan tiga hal itu. Karena itu pengelola SD Insan Amanah yakin, dana, sarana, dan sumber daya manusia perlu selaras seimbang.

Untuk menyeimbangkan itu, konsekuensinya biaya masuk setiap siswa pun selaras dengan fasilitas yang diberikan sekolah kepada siswa. Sebagai sekolah swasta, dana operasional banyak bergantung pada iuran dari siswa. Karena itu setiap siswa baru diwajibkan membayar dana pengembangan (uang pangkal) sebesar Rp 4 juta ditambah dengan SPP maksimal Rp 300 ribu.

“Layanan yang unggul kan harus didukung dengan dana. Namun kalau dihitung detail, dana dari siswa itu sebenarnya masih belum sebanding dengan banyaknya layanan yang kami berikan,” kata Suyanto.

Biaya pengembangan sebesar Rp 4 juta itu, kata Suyanto tak mutlak. Begitu pula dengan SPP bulanan. Sekolah mempertimbangkan juga kemampuan ekonomi orang tua siswa. Jika ada orang tua yang merasa tak mampu, sekolah pun memberi toleransi. Strategi subsidi silang diberlakukan untuk membantu siswa dari keluarga tak mampu. Ada 5 persen dari jumlah siswa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan berupa subsidi silang itu.

“Jadi tak melulu kami mengejar dana dari siswa. Prinsip kami asal tak sampai mengurangi kualitas layanan pendidikan. Dan kepribadian siswa menjadi perhatian utama kami,” tekad Suyanto.

Banderol tinggi juga dipasang di SD Islam Sabilillah. Sekolah yang berada di Jalan Ahmad Yani ini mematok uang masuk sebesar Rp 8,5 juta. Itu belum termasuk SPP sebesar Rp 430 ribu per bulan. Uang masuk sebesar itu merata, tidak ada perbedaan untuk 128 siswa yang sudah lolos seleksi di tahun pembelajaran 2010-2011 mendatang.

“Di sini kan menerapkan model pembelajaran tuntas, siswa tidak kami beri PR (pekerjaan rumah),” ungkap Ali Afandi MPd, kasek SD Islam Sabilillah.

Persoalan biaya masuk yang cukup tinggi itu dianggap relatif. Karena apa yang didapatkan siswa di SD Sabilillah ini juga cukup bagus. Sejak kelas 1 saja siswa sudah diberi materi tambahan komputer dan bahasa Inggris. Termasuk juga ada pembelajaran membaca Alquran dengan didampingi guru khusus ahli Alquran.

Begitu siswa berada di sekolah, siswa sudah mendapat materi pelajaran komplet. Kalau biasanya siswa masih mendatangkan guru ngaji secara privat di rumah masing-masing, di sekolah sudah disediakan. “Semua pendidikan sudah bisa kami cover di sini. Karena full day school, begitu pulang siswa tinggal bermain saja tak perlu mikir PR,” tandas dia.

Tingginya biaya masuk ini juga tak pengaruh terhadap jumlah peminat. Sebagai bukti, dengan kuota 128 kursi yang tersedia, ada 219 peminat yang mendaftar. Ini tak lepas dari keberhasilan model pembelajaran yang telah diberlakukan sejak sekolah ini berdiri tahun 1997.

Para guru bisa memperlakukan siswa tanpa ada jarak yang jauh. Hubungan guru dan siswa tak ubahnya antara orang tua dengan anaknya. “Barangkali hal-hal seperti ini yang juga menjadi unggulan di sini,” ungkap alumnus Universitas Negeri Malang (UM) ini.

Bukan hanya di sekolah swasta yang berbanderol mahal. Sekolah negeri seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) I pun memasang uang pangkal lumayan besar, sekitar Rp 3 juta. Sedang uang SPP sebulan kisaran Rp 200 ribu. Biaya ini mengacu pada tahun lalu.

Namun jumlah ini memang masih belum final. Karena keputusan uang pangkal untuk tahun ajaran 2010 nanti baru dibahas akhir April mendatang oleh komite sekolah. “Kalau di MIN 1 Malang sini, yang berhak menentukan biaya adalah komite sekolah. Karena sebelum ditentukan biayanya, mereka rapat RAPBM (rancangan anggaran pendapatan dan belanja madrasah) dulu. Dari situ nanti baru diketahui berapa kebutuhannya,” ungkap Abdul Mughni, kasek MIN 1, kemarin.

Berapa pun biaya masuk yang wajib dibayar orang tua siswa, MIN bertekad untuk menjaga beberapa keandalan kualitas yang telah menjadi trade mark-nya. Keandalan itu antara lain program teknologi informasi (TI), pembelajaran komputer, penguasaan bahasa Inggris, kemampuan membaca dan memahami Alquran. Sejak kelas 1, pengenalan TI dengan kecukupan sarana laboratoritum komputer dan lab bahasa. “Soal mengaji, anak-anak di sini kelas dua saja lancar membaca Alquran,” tandas Mughni.

Soal kurikulum pelajaran, ungkap Mughni, sebenarnya tak jauh beda dengan sekolah lain. Hanya saja MIN 1 mencari banyak terobosan materi yang sekiranya tak ada dalam kurikulum namun banyak dibutuhkan di masa mendatang. Salah satunya dengan kewajiban penguasaan TI itu. “Apa yang belum ada di standar nasional, itu yang kami berikan di sini. Dan Alhamadulilah selama ini berhasil,” ungkap Mughni.

Sekolah dengan banderol di atas rata-rata juga ada di SD Anak Saleh. Sekolah yang berada di kawasan Jatimulyo, Lowokwaru, itu mematok Rp 6 juta-Rp 7,5 juta untuk biaya masuk. Sedang biaya bulanan antara Rp 200-250 per bulan.

Dengan banderol sebesar itu, pengelola memberikan pelayanan pendidikan yang beda dengan sekolah lain. Di antaranya ada program moving home. Program ini sifatnya pembelajaran yang dilakukan di rumah salah satu siswa. Dalam setiap tiga bulan sekali, siswa satu kelas mengikuti pelajaran di rumah siswa yang bersedia ditempati.

Pelajaran yang diberikan sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah disusun jauh sebelumya. “Bahkan kalau ada orang tua siswa yang buka industri telur asin misalnya, siswa sekalian belajar proses pembuatannya. Pemilik rumah diberi tugas menjadi tutornya,” ungkap Nur Diah Rachmawati, wakasek SD Anak Saleh, kemarin.

Terkait materi pembelajaran, hampir sama dengan sekolah favorit yang lain. Yakni pelajaran bahasa Inggris dan komputer sejak kelas 1. Bahkan bahasa pengantar di kelas juga menggunakan bahasa Inggris. Pembelajaran yang sifatnya penguatan skill juga dijadikan prioritas yang masuk dalam ekstrakurikuler seperti olahraga, qiroah, hingga entrepreneur. “Anak-anak sudah kami biasakan bahasa Inggris dan belajar berwirausaha juga,” tandas dia.

Di SD Al Kautsar lain lagi. Biaya masuk SD di kawasan Jl Simpang LA Sucipto ini dipatok Rp 7 juta. Sedang SPP per bulannya Rp 250 ribu. Sistem pembelajarannya semi full day school. Siswa pulang pukul 14.00.

JPNN

Baca juga :

• Lamborghini Aventador Dirilis
• Sate Lilit Udang a la Vietnam yang Top Markotop
• HAYWIRE
• De Gea ingin jadi legenda
• Red Bull Puas dengan Tes Hari Pertama di Jerez
• MINI Special Edition Makin Imut
• 1 Juta Telur di 34 Negara Terkontaminasi Bakteri Listeria
• Suzuki Akan Balik ke Lintasan MotoGP Musim 2013?
• Mobil Terlaris Sepanjang Masa
• Gence Ruan: Rica-rica Gaya Kutai

Share and Enjoy