Jaminan asuransi kesehatan (askes) yang banyak digunakan masyarakat tampaknya belum terwadahi maksimal di rumah sakit (RS) swasta. Dari 22 RS swasta yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit Swasta Malang (Arsama), baru tiga yang memanfaatkan layanan askes. Sedang sisanya baru dalam agenda penjajagan.

Ketua Arsama dr Mursito SpPD membeberkan, tiga RS swasta yang telah menjalin kerjasama dengan askes itu adalah RS Panti Nirmala, RS Melati Husada, dan RSI Aisiyah. Sedang satu RS swasta lain dalam agenda penjajagan adalah RS Panti Waluyo. Jadwal penjajagan itu baru bakal dilakukan bulan depan. ”Tidak semua RS swasta menerima askes. Dari segi keuangan sangat berat,” ujar Mursito beberapa waktu lalu.

Bahkan dari tiga RS swasta yang melayani askes itu kondisinya beragam. RS Panti Nirmala misalnya. Menurut Mursito dalam kondisi terseok-seok, sedangkan RSI Aisiyah layanan askes belum mulus. Hanya RS Melati Husada yang cukup lancar karena termasuk RS kecil. ”Askes aturannya sangat ketat. Kadang-kadang, RS swasta tak bisa seketat itu,” ucap dia.

Keketatan aturan itu misalnya dari segi obat. Askes hanya mau menaggung obat-obat tertentu. Bagi RS yang dokternya ketat aturan, maka askes sangat mungkin dijalankan. Namun bagi RS yang memiliki dokter-dokter ”nakal”, terutama dalam urusan obat, maka askes akan mencekik rumah sakit. ”Kalau terjadi hal-hal di luar perjanjian dan pasien tidak mau bayar, siapa yang nanggung,” kata direktur RS Panti Waluyo itu.

Tak hanya ketat dalam urusan obat, sistem askes juga harus ketat dari sisi administrasi dan pengawasan. Persoalannya lagi, tenaga administrasi di RS swasta tak seperti RS umum.

Bagaimana dengan rencana RS Panti Waluyo melakukan penjajagan terhadap askes? Disinggung tentang hal itu, Mursito menerangkan bahwa pihaknya telah merancang layanan kesehatan tertentu saja yang bisa ditanggung askes. Misalnya, untuk pasien hemodialisa (cuci darah). Tarif umum, hemodialisa sekitar Rp 800 ribu. Dari jumlah itu akan ditawarkan pada askes soal kemampuan tanggungan. ”Askes berani menanggung berapa persen dari hemodialisa itu,” ucap Mursito.

Begitu juga dengan pelayanan kesehatan lain. Misal, operasi usus buntu. Dari operasi itu pasien tetap dibebani sebagian pembayaran. Sedang biaya sebagian lain ditanggung askes. ”Kalau ini jalan mungkin askes bisa jalan. Hanya saja, kami masih terganjal satu persoalan lagi. Yakni pengertian dari masyarakat,” urainya.

Selama ini, lanjut Mursito, banyak pasien menganggap bahwa askes bisa dijadikan jaminan kesehatan total. Padahal, asuransi ada jenisnya. Ada asuransi gold atau emas dan asuransi silver. ”Hal-hal seperti ini yang masih dipikirkan anggota Arsama. Karena kalau full askes, maka semua ruang rawat inap akan full. Terus RS swasta dapat uang darimana,” ucapnya.

Karena itu, kata Mursito, agar kerjasama RS swasta dengan askes bisa berjalan, langkah pertama yang dilakukan adalah menata diri. Baik dari segi askes, pasien, dan RS. ”Sementara askes dulu dimatangkan. Kalau Jamkeskin kami belum mampu,” tandasnya.

Incoming search terms for the article: