Pemkab Malang berkaca pada suksesnya layanan mobil SIM keliling yang dikelola Polwil Malang. Pemerintahan pimpinan Bupati Sujud Pribadi ini merilis layanan KTP/KK keliling April mendatang. Tahap awal, sebuah mobil van akan dioperasikan mengitari pinggiran kabupaten untuk melayani perpanjangan KTP dan pengurusan KK.

Secara geografis, kabupaten memiliki empat area yang lokasinya cukup jauh dari pusat Kota Kepanjen. Di bagian barat ada kawasan Pujon, Ngantang, Kasembon. Lalu ada Dau dan Karangploso yang letaknya terjepit oleh Kota Malang dan Kota Batu. Di sebelah utara ada Singosari, Lawang yang harus melintas Kota Malang apabila menuju Kepanjen. Dan di sebelah timur ada Pakis, Poncokusumo, Tumpang, dan Jabung.

Selain karena jarak yang memakan waktu, masyarakat merasa keberatan dengan ongkos transportasi ke Kepanjen yang nilainya 10 kali lipat dari retribusi pengurusan KTP/KK. Kalau retribusi pengurusan KK Rp 5 ribu, maka ongkos transportasi umum bisa mencapai Rp 50 ribu pulang pergi plus biaya makan minum.

“Uji coba dulu. Kalau bagus, maka akan kami integrasikan dengan pelayanan perizinan keliling,” ungkap Sekda Kabupaten Malang Abdul Malik.

Pengoperasian mobil KTP karena perundangan tidak membolehkan pembentukan UPTD layanan kependudukan (KTP/KK). Yang diperbolehkan oleh PP Adminduk 37/2007 adalah pembentukan UPTD untuk layanan akta catatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta kawin).

“UPTD tidak boleh melayani akta kependudukan. KTP dan KK harus dilayani di kantor kependudukan dan catatan sipil. Karena itu, solusinya adalah mobil keliling,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cholis Bidajati.

Secara teknis, layanan yang diberikan mobil keliling adalah pengurusan KTP dan KK baru. Selain itu juga perpanjangan KTP. Untuk perpanjangan, masa berlaku KTP belum kadaluarsa. Masyarakat bisa memperpanjang di tempat dengan menunggu beberapa menit.

“Untuk pengurusan KTP, KK baru atau perubahan KK, maka berkas akan dibawa oleh mobil. Pada jadwal selanjutnya, mobil KTP keliling akan mengantarkan KTP baru atau KK baru ke kantor kecamatan setempat. Sehingga masyarakat tinggal mengambilnya ke kantor kecamatan setempat,” kata Cholis.

Salah seorang politisi asal Kasembon Budi Kriswianto memberikan apresiasi terhadap program tersebut. Politisi PDIP itu ingin program KTP keliling berjalan konsisten. Tidak melencenag dari tujuan awal. Sebab untuk masyarakat Kasembon, layanan mobile itu sangat dinantikan. Apalagi jarak Kasembon-Kepanjen bisa memakan waktu empat jam kalau naik kendaraan umum.

Jarak, waktu, dan mahalnya ongkos menuju ke Kepanjen memicu keengganan warga untuk mengurus administrasi kependudukan. Mulai KTP, KK, akta kelahiran, atau akta-akta lainnya. Kalau mereka benar-benar butuh, baru mereka meluangkan waktu, tenaga, dan biaya untuk mengurusnya ke Kepanjen.

“Jadinya motivasi warga mengurus akta kependudukan kurang pas. Hanya kalau butuh, kalau tidak ya tidak. Padahal akta itu penting bagi mereka saat butuh atau tidak butuh,” ungkapnya.

Incoming search terms for the article: