Pencairan gaji 45 anggota DPRD Kota Malang molor. Gara-garanya, jabatan sekwan (sekretaris dewan) tak kunjung diisi oleh Pemkot Malang. Padahal, sekwan itu memiliki tanggung jawab dalam mengurus administrasi maupun keuangan dewan, termasuk gaji yang biasanya diterima di awal bulan. “Tentu akan sangat mengganggu kalau tidak segera diisi atau dilimpahkan kewenangannya kepada pegawai lainnya,” kata Ahmadi, wakil ketua DPRD Kota Malang, siang kemarin.

Ahmadi mengatakan, tak kunjung adanya pengganti Kaolan (mantan sekwan yang telah pensiun), membuat administrasi tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan, juga bisa mengganggu proses adminisitrasi yang seharusnya dilakukan kemarin. “Barangkali salah satu gangguannya adalah gaji dewan,” kata dia.

Dia berharap kondisi itu tidak berlarut dan segera ada pengganti Kaolan. Jika tidak memungkinkan untuk segera dilakukan pengisian jabatan definitif, bisa dilakukan dengan menunjuk pelaksana tugas. “Mudah-mudahan besok atau lusa bisa segera diisi,” kata politisi PKS ini.

Seperti diberitakan, tiga nama calon pengganti sekwan yang sebelumnya dijabat oleh Kaolan masih menjadi tanda tanya. Wali Kota Malang Peni Suparto mengatakan ada tiga nama yang akan diajukan ke dewan untuk selanjutnya dipilih oleh wakil rakyat. Sedangkan Kaolan sendiri pensiun sejak 15 Februari lalu.

Subur Triono, anggota dewan menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, kondisi itu juga tidak lepas dari koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan dewan. “Seharusnya pimpinan dewan sudah berkoordinasi jauh-jauh hari. Tidak reaktif saat sudah terjadi kekosongan,” kata mantan wakil ketua dewan ini.

Artinya pimpinan dewan lambat? Subur mengelak memberikan penegasan. Politisi PAN itu tidak bermaksud menyatakan pimpinan dewan lambat. Dia hanya menyatakan harusnya ada koordinasi antara pimpinan dewan dengan eksekutif. “Bukan lambat atau tidak. Masa pensiun seorang pegawai itu itu kan sudah diketahui jauh-jauh hari,” kata anggota komisi A ini.

Sementara itu, hingga siang kemarin pengisian kekosongan jabatan juga masih belum ada kejelasan. Burhanuddin, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Malang belum bisa memberikan penjelasan. Mohammad Yusuf, kepala Bagian Humas Pemkot Malang mengatakan, belum mengetahui kapan kekosongan jabatan itu diisi. “Seperti yang disampaikan Pak Wali, kan sudah ada tiga nama yang akan diajukan ke dewan untuk dipilih,” kata dia.

Baca juga :

• Samsung Galaxy S II Plus gunakan Prosesor 1.5 GHz?
• Inilah Makanan yang Bisa Pembesar Payudara!
• Makanan Gratis Warnai Cap Go Meh di Banjarmasin
• Lamborghini siap buat SUV
• La Beneamata Ingin Kembali Menang
• LPPM MUI Luncurkan Buku Kehalalan Produk Fermentasi
• MALAIKAT TANPA SAYAP
• Barca Fokus ke Diri Sendiri
• Rilis Nikon CoolPix P510, andalkan 42x Optical Zoom
• Seorang Balita Berhasil Mengubah Nama Roti

Share and Enjoy