Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Malang tak mau kecolongan lagi. Usai mendapat desakan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), diknas langsung mengevaluasi seluruh kasek SMPN di Kota Malang.

Dalam rapat evaluasi yang dilakukan di Kantor Diknas Jl Veteran, Kadis Diknas Kota Malang Shofwan mengancam kasek agar tidak mempersulit orang tua miskin yang mengajukan keringanan biaya pendidikan.

“Sudah saya kumpulkan kemarin. Saya sudah mengatakan agar sekolah harus bisa memberikan pelayanan pada masyarakat. Tapi, sepertinya mereka (kasek) sudah jera,” ujar Shofwan saat dihubungi, kemarin.

Shofwan juga mengancam jika masih ada kasek yang mempersulit orang tua siswa minta keringanan biaya pendidikan, diknas tidak segan-segan menarik kasek dari sekolah. Setelah itu, kasek akan dipekerjakan di kantor Diknas Kota Malang dalam waktu yang tidak ditentukan.

“Berapa lama dipekerjakan di diknas, ya tergantung tingkat kesadarannya,” tegas Shofwan yang juga Pelaksana Teknis (Plt) Sekkota Malang ini.

Terkait dengan niat sekolah untuk memastikan kondisi perekonomian orang tua yang minta keringanan biaya, Shofwan mempersilakan. Setiap orang tua siswa yang minta keringanan harus berasal dari keluarga miskin. Untuk itu, kasek diberi kesempatan melakukan home visit.

“Sekali lagi saya tegaskan, tolong ditampung. Kalau tidak yakin, ya silakan di-home visit,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, usai unjuk rasa orang tua siswa di SMPN 10 Malang lantaran dipersulit mendapatkan keringanan biaya pendidikan, PGRI Kota Malang langsung merespons. Mereka mendesak agar diknas segera mengevaluasi jabatan kasek di sejumlah SMPN yang enggan memberikan keringanan biaya bagi orang tua tidak mampu.

Selain itu, PGRI juga sudah berkoordinasi dengan anggota DPRD Kota Malang agar melakukan peninjauan ke lapangan. “Kasek seperti ini (tak memberikan keringanan biaya bagi orang tua tidak mampu, Red), harus ditinjau jabatannya,” ujar Ketua I PGRI Kota Malang Anton Henawanto.

Sementara, banyaknya orang tua siswa yang berunjuk rasa di SMPN 10 Kota Malang Kamis (1/7) lalu juga menyulut reaksi dari komite sekolah. Sekretaris Komite sekolah SMPN 10 Slamet Riswanto mengungkapkan kekecewaannya pada sekolah.

Sebagai komite, kata Slamet, seharusnya dilibatkan penentuan besaran sumbangan biaya pengembangan pendidikan (SBPP) sebesar Rp 1,5 juta. “Saya sama sekali tidak dilibatkan. Padahal, seharusnya keputusannya berdasarkan pada rapat sekolah bersama komite,” ujar Slamet.

Slamet mengatakan, sejak adanya puluhan orang tua siswa yang berunjuk rasa di SMPN 10, banyak orang tua siswa yang bertanya padanya. Itu karena, penarikan biaya itu melalui komite. “Kebutuhan sekolah itu apa, lalu kami paparkan ke orang tua siswa. Termasuk kalau ada orang tua siswa yang mengajukan keringanan biaya,” tandas Slamet.

JPNN

Baca juga :

• Olympus OM-D, Micro Four Thirds dengan Auto Fokus Cepat
• O’Neill Juga Jagokan Redknapp Gantikan Capello
• Manggala Agni Padamkan 40 Kali Kebakaran
• Ruang Jenazah Briptu Dody di RSUD Blambangan Dijaga Ketat
• Lamborghini Aventador Dirilis
• Sate Lilit Udang a la Vietnam yang Top Markotop
• HAYWIRE
• De Gea ingin jadi legenda
• Red Bull Puas dengan Tes Hari Pertama di Jerez
• MINI Special Edition Makin Imut

Share and Enjoy