Dewan Kota Batu mencak-mencak mengetahui hasil ujian nasional (UN) SMP yang jeblok. Bahkan, dewan mengancam akan membelejeti dinas pendidikan terkait persoalan ini. “Ini pasti ada yang salah. Kami curiga dinas pendidikan kurang melakukan pembinaan dengan kepala sekolah atau guru-guru,” ujar Ketua DPRD Kota Batu Suliadi, kemarin.

Menurut dia, sebenarnya fasilitas pendidikan di Kota Batu ini sudah sangat bagus. Semua gedung sekolah memenuhi syarat, gurunya banyak dan anggaran pendidikan di Kota Batu juga mencapai Rp 99 miliar. “Kalau anggaran sedikit terus prestasi jelek mungkin wajar. Lha ini anggarannya sangat besar, belum ditambah bantuan dari provinsi dan pusat,” ujar politisi PDIP ini dengan nada heran.

Karena itu, dewan akan meminta pertanggungjawaban dinas terkait jebloknya hasil UN ini. “Masyarakat juga harus diberi laporan kenapa banyak siswa yang tak lulus. Padahal, anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan sangat besar,” ujar dia.

Meski demikian, Kadiknas Kota Batu Mistin tak kurang alasan. Dia mengatakan, jebloknya kelulusan UN tahap 1 ini karena siswa di Kota Batu berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Akibatnya, anak-anak yang bodoh juga dipaksa masuk sekolah karena program wajib belajar.

Buntutnya siswa yang bodoh tersebut tidak mampu mengikuti pelajaran. Sehingga mereka menjadi penyebab utama jebloknya UN SMP tahun ini. “Ini salah satu penyebab tingginya siswa yang harus mengulang UN,” terang dia.

Karena itu, untuk menghadapi UN ulangan mendatang, pihaknya akan melakukan drill khusus. Langkah ini dilakukan agar peserta UN ulangan bisa lulus 100 persen. “Kami akan memantau sekolah dalam melakukan pembinaan kepada siswa yang tak lulus UN,” kata Mistin.

Sementara itu, alasan diknas terkait penyebab jebloknya UN dikecam dari anggota fraksi PDIP Simon Purwo Ali. Dia menolak keras alasan itu. Dia menilai, apa yang disampaikan Mistin hanya mencari kambing hitam.

Politisi PDIP ini mengatakan, tugas sekolah adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Jadi yang boleh sekolah bukan hanya anak yang pintar. “Kalau inginnya yang sekolah hanya anak yang pintar, buat apa ada dinas pendidikan. Kalau seperti itu, biar kepala dinasnya diganti Atim saja,” ujar Simon sembari menunjuk salah satu staf DPRD yang biasa menabuh gong di gedung dewan.

Menurut Simon, seharusnya dinas harus bisa membina para kepala sekolah dan guru. Apalagi saat ini sudah mendapat gaji yang besar. Namun, tambahnya, kesejahteraan guru yang besar tidak menjamin peningkatan prestasi pendidikan.

Simon memastikan, ada yang salah dalam mengelola pendidikan di Kota Batu. Baik kepala dinas, kepala sekolah, guru, atau siswanya sendiri. “Ini harus bisa diselesaikan, jangan sampai kualitas pendidikan di Kota Batu terus jeblok,” pinta dia.

Karena, jika prestasi pendidikan di Kota Batu jelek, maka banyak orang tua yang tidak mau menyekolahkan anak-anaknya di Kota Batu. “Kapan kita mau bersaing dengan daerah lain kalau tidak ada prestasi dari Batu,” tandasnya.

Seperti diketahui, di Kota Batu, hasil pengumuman keluluan UN SMP tahun ini jeblok blok. Betapa tidak. Jika tahun 2010 lalu dari 2.270 siswa SMP/MTs yang mengikuti UN, ada 204 siswa yang tidak lulus atau 9 persen dari total siswa. Namun, tahun 2010 ini berdasarkan 2.010 siswa yang ikut UN, 580 tidak lulus dan harus mengulang.

Tahun Lalu 8 Persen, Kini 14,5 Persen
Sementara itu, angka ketidaklulusan UN SMP dan MTs di kabupaten didominasi dari sekolah swasta. Dari total peserta UN sebanyak 23.473 siswa, 3.419 di antaranya tak lulus atau jumlahnya mencapai 14,5 persen.

Jumlah siswa tak lulus ini meningkat, karena tahun lalu hanya mencapai 8 persen. Dari jumlah tersebut, 71 persen atau 2.443 siswa berasal dari 201 sekolah swasta. Padahal, jumlah peserta UN dari sekolah swasta hanya 10.920 siswa.

Kepala Bidang Sekolah Menengah (Sekmen) Diknas Kabupaten Malang Holidin mengatakan, pihaknya masih belum menemukan faktor penyebab jebloknya nilai UN utama. Khususnya untuk sekolah swasta.

Termasuk hasil UN tahun ini yang secara umum lebih rendah bila dibanding tahun lalu. “Akan kami analisis dulu. Karena dari secara umum di Jatim juga menurun,” ujar Holidin saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Namun bagi siswa yang tak lulus, Diknas Kabupaten Malang akan mengikutkan pada UN ulangan 17 – 20 Mei mendatang. Sebelumnya, pihak sekolah diminta untuk men-drill siswa yang tak lulus.

Bagi siswa yang nilai UN-nya jeblok di mata pelajaran bahasa Inggris, sekolah harus memfokuskan pelatihan pada mata pelajaran bahasa inggris. Begitu pula dengan siswa yang jeblok di salah satu mata pelajaran yang lain. “Untuk drill-nya kami serahkan ke sekolah,” tutur Holidin.

Karena itu, pihaknya juga akan memantau pelaksanaan pembinaan siswa di sekolah swasta. Karena dia berharap pada ujian ulangan nanti tidak ada yang gagal lagi. “Sekolah swasta memang menjadi fokus kami. Apalagi jumlah yang tak lulus cukup besar,” terangnya.

Saat ditanya terkait sekolah yang siswanya tak lulus 100 persen? Holidin tidak berkomentar tegas. Dikatakannya, saat ini Diknas Kabupaten Malang akan mendata sekolah yang jumlah siswanya tak lulus 100 persen.

Setelah diketahui, diknas akan membina guru di sekolah tersebut. “Kami akan bina melalui pengawas,” kata Holidin yang tak menjelaskan secara detail model pembinaan yang bakal dilakukan Diknas Kabupaten Malang.

Anggota DPRD Kabupaten Malang Dwi Cahyono mengatakan, seharusnya tak ada perbedaan antara hasil UN utama untuk sekolah negeri dengan sekolah swasta. Untuk itu, komisi yang membidangi pendidikan ini meminta agar diknas segera melakukan peningkatan kualitas sekolah swasta. “Harusnya tak ada perbedaan antara negeri dan swasta,” tuturnya.

JPNN

Baca juga :

• Olympus OM-D, Micro Four Thirds dengan Auto Fokus Cepat
• O’Neill Juga Jagokan Redknapp Gantikan Capello
• Manggala Agni Padamkan 40 Kali Kebakaran
• Ruang Jenazah Briptu Dody di RSUD Blambangan Dijaga Ketat
• Lamborghini Aventador Dirilis
• Sate Lilit Udang a la Vietnam yang Top Markotop
• HAYWIRE
• De Gea ingin jadi legenda
• Red Bull Puas dengan Tes Hari Pertama di Jerez
• MINI Special Edition Makin Imut

Share and Enjoy